Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD

DESA - DESA MANDIRI

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2021 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Gresik bertujuan untuk mengatasi masalah akselerasi pembangunan desa sebagai upaya mencapai kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan desa. Dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan, peningkatan desa menjadi Desa Mandiri sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh urgensi melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat menuju Desa Mandiri demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 43 Tahun 2014;PP Nomor 60 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 11 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021
-

LINGKUNGAN HIDUP - PLASTIK - SAMPAH - PENGELOLAAN SAMPAH

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2021 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor X Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, indah, dan sehat. Partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam menjaga serta melestarikan lingkungan di Kabupaten Gresik. Plastik, sebagai kemasan produk sehari-hari, menjadi permasalahan lingkungan karena sulit terurai secara alami dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian terhadap penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan masyarakat. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai menjadi langkah strategis berdasarkan pertimbangan akan pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 18 Tahun 2008;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 81 Tahun 2012;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 27 Tahun 2020;PERPRES Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017;PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/Plb.0/4/2018;PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 143-3/2021 mengatur tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai (PSP) yang tidak ramah lingkungan. Peraturan ini menegaskan ketentuan-ketentuan terkait sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penindakan, sanksi administratif, larangan-larangan, serta ketentuan pidana yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam penggunaan kemasan PSP yang ramah lingkungan demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021
-

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 18, LD Kabupaten Gresik 2020 (18)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

ABSTRAK :

-	Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2018;PP Nomor 40 Tahun 1991;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 30 Tahun 2011;PERMEN Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010;PERMEN Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
-	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Gresik merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah tersebut. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang melarang tindakan-tindakan yang dapat menghambat penanggulangan penyakit menular, seperti menghalangi pelaksanaan penanggulangan, memasukkan hewan atau produk yang berpotensi membawa penyakit, serta menjual hewan ternak yang terjangkit penyakit menular. Selain itu, peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Penyidik Penegak Hukum untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

KREDIT LUNAK BAGI USAHA MIKRO

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2020 (17)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Gresik bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Penyaluran bantuan pembiayaan dalam bentuk kredit lunak kepada usaha mikro yang prospektif diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi dan keuangan serta mengurangi risiko usaha. Regulasi ini didasari oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten Gresik dalam mengatur perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi upaya konkrit dalam memberdayakan usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ekonomi lokal.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998;UU Nomor 20 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 21 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 94 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

TOLERANSI - TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2020 (16)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

ABSTRAK :

-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga toleransi kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman masyarakat Kabupaten Gresik yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan, dan latar belakang sosial ekonomi memiliki potensi konflik sosial yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 1 Tahun 1965;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 15 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2006;UU Nomor 40 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 7 Tahun 2012;UU Nomor 17 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 6 Tahun 2010;PP Nomor 56 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat menimbulkan konflik. Asas-asas yang meliputi kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan dalam menangani konflik dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Penanganan konflik juga harus mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik. Undang-undang terkait seperti tentang pencegahan intoleransi, hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi acuan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu enam bulan sejak diundangkan, yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Penyebaran Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Lembaran Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

JASA KONSTRUKSI

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2020 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab Daerah dalam pembangunan keberlanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang tertib dan berkepastian hukum. Jasa konstruksi memiliki peran penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berupaya memberikan perlindungan, jaminan kepastian hukum, dan menyelenggarakan jasa konstruksi dengan tertib. Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 3 Tahun 1982;UU Nomor 28 Tahun 2002;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 11 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2010;PP Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;PP Nomor 30 Tahun 2000;PP Nomor 36 Tahun 2005;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 73 Tahun 2011;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi merupakan produk hukum yang bertujuan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek penting seperti pengawasan, perizinan usaha, kualifikasi usaha, perencanaan, desain, pelaksanaan fisik konstruksi, administrasi keuangan, dan potensi kegagalan konstruksi. Selain itu, peraturan ini juga menekankan asas-asas kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, dan keserasian dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat jasa konstruksi, dan penyelenggara konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

NARKOTIKA FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2020 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK :

-

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gresik menimbulkan dampak negatif yang mengancam generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Tren penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah tersebut cenderung meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan penanganan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Seiring dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 5 Tahun 1997;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 35 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 18 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 25 Tahun 2011;PP Nomor 40 Tahun 2013;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010;PERMEN Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011;PERMEN Sosial Nomor 26 Tahun 2012;PERMEN Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Sosial Nomor 5 Tahun 2017;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

HIV-AIDS PENANGGULANGAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2020 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Penyakit HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius dan berkesinambungan untuk mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada individu yang terkena serta keluarganya. Sebagai wujud dari hak asasi manusia, kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS guna meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat dan mengurangi dampak epidemik penyakit tersebut.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 5 Tahun 1997;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 23 Tahun 2002;UU Nomor 29 Tahun 2004;UU Nomor 35 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PERPRES Nomor 75 Tahun 2006;PERMEN Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/ 2004;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2007;PERMEN Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013;PERMEN Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 44 tahun 2016;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2020 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dengan sistem perhubungan darat yang handal, aman, lancar, tertib, aman, dan nyaman, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan perhubungan darat yang terintegrasi di Kabupaten Gresik dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan perhubungan darat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 8 Tahun 2011;PP Nomor 32 tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 80 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 352-9/2020 mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan darat di daerah tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup ketentuan peralihan perizinan, berlakunya perizinan yang diterbitkan sebelum peraturan ini, serta ketentuan penutup terkait produk hukum daerah yang masih berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dalam bidang lalu lintas. Pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas juga diatur dalam peraturan ini. Selain itu, terdapat ketentuan terkait angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus disusun secara terpadu. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

PENDIDIKAN - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2020 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah upaya perlindungan yang dilakukan dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, termasuk hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan tersebut. Hal ini berguna untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 yang memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai wujud dari pertimbangan akan pentingnya perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 31 Tahun 2000;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 14 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 28 Tahun 2014;UU Nomor 8 Tahun 2016;UU Nomor 13 Tahun 2016;PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015;PP Nomor 74 Tahun 2008;PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung