Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib. Undang-Undang ini membawa paradigma baru dalam pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Peraturan Daerah ini memiliki maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Tujuan lainnya adalah mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga, dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan Indonesia, serta memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intoleransi dan diskriminasi.

Asas-asas yang menjadi dasar dari Peraturan Daerah ini meliputi kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan. Asas kemajemukan menekankan pentingnya memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan dalam menangani konflik. Asas kesetaraan menegaskan pentingnya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan haknya. Asas kebangsaan menekankan pentingnya mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. Melalui implementasi yang tepat, diharapkan dapat tercipta stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional serta terjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.