Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD

PENCARIAN

Judul

Nomor

Tahun

Jenis

Status

Teks Peraturan

Subjek

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

791 247

Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2020 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dengan sistem perhubungan darat yang handal, aman, lancar, tertib, aman, dan nyaman, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan perhubungan darat yang terintegrasi di Kabupaten Gresik dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan perhubungan darat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 8 Tahun 2011;PP Nomor 32 tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 80 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 352-9/2020 mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan darat di daerah tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup ketentuan peralihan perizinan, berlakunya perizinan yang diterbitkan sebelum peraturan ini, serta ketentuan penutup terkait produk hukum daerah yang masih berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dalam bidang lalu lintas. Pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas juga diatur dalam peraturan ini. Selain itu, terdapat ketentuan terkait angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus disusun secara terpadu. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

141 121

Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2018 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum

ABSTRAK :

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum sebagai wujud tindakan Pemerintah Daerah dalam memastikan hak masyarakat terhadap akses air minum yang sehat. Peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh hak masyarakat untuk dilindungi dari resiko konsumsi air minum tidak higienis yang dapat menyebabkan penyakit serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin derajat kesehatan masyarakat. Keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higyene Sanitasi Depot Air Minum menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjaga kualitas air minum dari setiap depot air minum. Dengan demikian, penetapan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam penegakan higenitas air minum untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 8 Tahun 1999;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 82 Tahun 2001;PP Nomor 28 Tahun 2004;PP Nomor 16 Tahun 2005;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010;PERMEN Kesehatan Nomor : 736/Menkes/Per/VI/2010;PERMEN Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

86 70

Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2012 (13)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK :

Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik ditugaskan untuk menangani persoalan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Namun, upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial sering tumpang tindih, kurang terfokus, dan inkonsisten karena kurangnya ketentuan hukum yang jelas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;Und ang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Unda ng-Undang Nomor 52 Tahun 2009;Und ang-Undang Nomor 4 Tahun 1997;Und ang-Undang Nomor 13 Tahun 1998;Und ang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Und ang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan ;Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;Und ang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Und ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Und ang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;Und ang-undang Nomor 12 Tahun 2005;Und ang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Und ang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Und ang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Und ang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;Pera turan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980;Pera turan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981;Pera turan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988;Pera turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998;Pera turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Pera turan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Pera turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Pera turan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;Pera turan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;Pera turan Menteri Sosial Nomor : 108/HUK/2009;Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011;Kepu tusan Menteri Sosial Nomor: 80/HUK/2010;Kepu tusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2012;Pera turan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

103 95

Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 22, LD Kabupaten Gresik 2011 (22)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK :

-	Maaf, saya tidak dapat melanjutkan permintaan Anda karena tidak ada peraturan yang disebutkan dalam percakapan kita sebelumnya. Mohon berikan peraturan yang ingin Anda jadikan abstrak agar saya dapat membantu membuatkan abstrak lengkap dengan bahasa Indonesia.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 1 Tahun 1974;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 9 Tahun 1992;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 23 Tahun 2002;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2006;UU Nomor 23 Tahun 2006;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;PP Nomor 9 Tahun 1975;PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan ;PP Nomor 6 Tahun 1988;PP Nomor 37 Tahun 2007;PP Nomor 38 Tahun 2007;PERPRES Nomor 1 Tahun 2007;PERPRES Nomor 25 Tahun 2008;PERPRES Nomor 26 Tahun 2009;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2010;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gresik mengatur tindakan pidana administrasi kependudukan, peralihan dokumen kependudukan yang tetap berlaku, serta ketentuan penutup terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Pasal-pasal dalam peraturan ini menegaskan kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan penting, serta menetapkan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara administrasi kependudukan yang bertanggung jawab atas koordinasi, pembinaan, dan pelayanan masyarakat di bidang tersebut. Dengan berlakunya peraturan ini, diharapkan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara optimal, memberikan perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi yang jelas, serta ganti rugi atas kesalahan dalam pendaftaran dan penyalahgunaan data pribadi. Penyelenggaraan administrasi kependudukan juga melibatkan peran aktif masyarakat, terutama ketua RT/RW, untuk memastikan kepastian data penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

155 221

Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 18, LD Kabupaten Gresik 2011 (18)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

-	Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, perlu mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan guna memastikan perlindungan serta persiapan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang semakin maju.
-	UU Nomor 3 Tahun 1951;UU Nomor 1 Tahun 1970;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 24 Tahun 2011;UU Nomor 4 Tahun 1997;UU RI Nomor 21 Tahun 2000;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 21 Tahun 2003;UU Nomor 2 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004;UU Nomor 39 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011;PP Nomor 31 Tahun 2006;PERPRES Nomor 21 Tahun 2010;Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002;
-	Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. Pembinaan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, meliputi bimbingan, penyuluhan, perencanaan teknis, dan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang kompeten, independen, dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Sanksi administrasi diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan dan sanksi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan ini juga mengatur definisi-daerah, pemerintah daerah, bupati, tenaga kerja, dan perusahaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur perizinan, pengesahan, pendaftaran, dan pencatatan yang berlaku hingga masa berlakunya habis.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022
-

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung