Materi pokok dari peraturan yang disajikan mencakup berbagai aspek terkait ketentuan-ketentuan kerja dan perusahaan. Pertama, terdapat ketentuan mengenai pembuatan peraturan perusahaan yang wajib dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang. Peraturan perusahaan harus disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan harus diperbaharui paling lambat 90 hari sebelum masa berlakunya peraturan lama berakhir.

Kedua, terdapat ketentuan mengenai perjanjian kerja yang minimal harus memuat informasi seperti nama perusahaan, karyawan, jabatan, upah, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta waktu dan tempat perjanjian. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum berakhirnya perjanjian lama.

Ketiga, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam peraturan tersebut, seperti pidana penjara dan denda. Sanksi pidana berbeda-beda tergantung pada pasal yang dilanggar dan termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.

Keempat, terdapat ketentuan mengenai fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang harus disediakan oleh pengusaha, seperti tempat olahraga, koperasi karyawan, kantin, tempat penitipan anak, tempat ibadah, dan tempat parkir. Fasilitas ini harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan diperjuangkan bersama oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja.

Dengan demikian, materi pokok dari peraturan tersebut mencakup pembuatan peraturan perusahaan, ketentuan perjanjian kerja, sanksi pidana, dan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerja yang adil dan memberikan perlindungan bagi pekerja serta mendorong kesejahteraan mereka.