Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD

PENCARIAN

Judul

Nomor

Tahun

Jenis

Status

Teks Peraturan

Subjek

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

223 168

Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2018 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK :

-	Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Gresik berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya sumber daya air yang bisa menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus diselenggarakan secara sinergi, profesional, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 11 Tahun 1974;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 82 Tahun 2001;PP Nomor 50 Tahun 2007;PP Nomor 27 Tahun 2014;PP Nomor 66 Tahun 2014;PP Nomor 122 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMEN Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan landasan hukum yang mengatur tata cara pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) guna memastikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta menjaga kebersihan lingkungan. Penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan berbagai kewenangan seperti menerima keterangan, meminta bantuan tenaga ahli, dan melakukan penggeledahan. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemantauan dan evaluasi juga diatur dalam peraturan ini, termasuk pembinaan terhadap Operator PALD melalui pendampingan, bimbingan, dan pendidikan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara sinergi, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

110 102

Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2015 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK :

Pelestarian sumberdaya air merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta melindungi fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air yang semakin meningkat menuntut pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara bijaksana guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, dibutuhkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memperhatikan sistem sanitasi yang sehat demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta menjaga keseimbangan ekologis.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1;UU Nomor 12 tahun 1950;UU Nomor 11 Tahun 1974;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ;PP Nomor 82 Tahun 2001;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 27 Tahun 2012;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor 16/ PRT/M/2008;PERMEN Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

162 123

Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - LINGKUNGAN HIDUP

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2011 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK :

-	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang optimal dan berwawasan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk memastikan pengelolaan bahan tambang yang tak terbarukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 5 Tahun 1960;UU Nomor 1 Tahun 1970;UU Nomor 41 Tahun 1999;UU Nomor 7 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 40 Tahun 2007;UU Nomor 4 Tahun 2009;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009;PP Nomor 27 Tahun 1999;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 26 Tahun 2008;PP Nomor 22 Tahun 2010;PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan ;PP Nomor 24 Tahun 2010;PP Nomor 55 tahun 2010;PP Nomor 78 Tahun 2010;PERMEN Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2013;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
-	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gresik mengatur tindakan hukum terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memulihkan lingkungan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan. Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan yang harus dipatuhi termasuk perlindungan kualitas air, keanekaragaman hayati, serta stabilitas struktur lingkungan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pengamanan teknis dan pencatatan hasil produksi pertambangan, serta kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri terkait kegiatan pertambangan di wilayahnya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011
-

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung