Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mencakup beberapa poin penting. Pertama, regulasi ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan. Kedua, peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan hukum dalam pengaturan pertambangan. Ketiga, terdapat ketentuan terkait luas wilayah pertambangan rakyat, jenis komoditas yang akan ditambang, masa kerja tambang rakyat, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Keempat, terdapat ketentuan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi, termasuk batasan waktu pemberian IUP, kewajiban pemegang IUP, dan persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Kelima, terdapat ketentuan terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditi mineral bukan logam dan batuan, termasuk luas minimal dan maksimal WIUP serta penyesuaian luas WIUP sesuai dengan kondisi daerah. Kesimpulannya, peraturan ini mengatur secara komprehensif pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, transparansi, efisiensi, dan konservasi lingkungan.