Peran dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa membutuhkan kemampuan aparatur yang memadai.

Peraturan Desa merupakan pondasi utama dalam menjabarkan berbagai kewenangan di desa sehingga dipandang perlu untuk meningkatan kapasitas SDM yang dimiliki desa khususnya dalam pembentukan produk hukum yang dikeluarkan desa..

Kegiatan Bimtek Legal Drafting Pembentukan Peraturan Desa ini dibuka oleh Asisten I (Bp. HARY SOERJONO, SE, MM) di Ruang Mandala Bhakti Praja Lanati IV Kantor Bupati Gresik.

Asisten I mengatakan tujuan perancangan hukum atau legal drafting yaitu untuk membekali perangkat desa dalam pemahaman dan penyusunan produk hukum di desa.

"Harapannya dengan kegiatan ini, sumber daya aparatur desa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat regulasi di desa terutama dengan adanya rencana pemberian anggaran dari pemerintah pusat, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"

Asisten I berpesan kepada seluruh peserta untuk mencermati dan memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan para narasumber.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari secara bertahap mulai bulan Nopember sampai bulan Desember 2019 yang diikuti oleh 300 Kepala Desa se Kabupaten Gresik.