Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD

PENETAPAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa Dan Kelurahan

ABSTRAK :

-

Penetapan nama Desa dan Kelurahan di daerah, khususnya Kabupaten Gresik, merupakan langkah penting dalam mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta memberikan kepastian hukum. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan. Penetapan nama ini juga melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan ini, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 43 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 58 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024
-

PESANTREN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren

ABSTRAK :

-

Tulisan ini membahas pentingnya peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Kabupaten Gresik, untuk mengoptimalkan fungsi Pesantren, diperlukan fasilitasi yang terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Fasilitasi Pesantren guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 18 Tahun 2019;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 55 Tahun 2007;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 82 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Agama Nomor 30 Tahun 2020;PERMEN Agama Nomor 31 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024
-

PERENCANAAN - INFORMATIKA - SMART CITY

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2023 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Smart City merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi inovatif. Smart City diharapkan mampu memberikan kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang aman, mudah, sehat, dan makmur. Dengan implementasi Smart City yang berkelanjutan, sistematis, dan tepat sasaran, diharapkan dapat memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Penyelenggaraan Smart City menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang mudah, berkualitas, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 7 Tahun 2021;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 61 Tahun 2010;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 24 Tahun 2019;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERPRES Nomor 39 Tahun 2019;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;PERMEN Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023
-

PERUMAMAHAN - PERMUKIMAN

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2023 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK :

-

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah. Peningkatan dan pengembangan perumahan dan permukiman, melibatkan berbagai aspek permasalahan, perlu ditata dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai guna menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, terencana, teratur, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 2002;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 1 Tahun 2011;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 20 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 88 Tahun 2014;PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 64 Tahun 2016;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 13 Tahun 2021;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 21 Tahun 2021;PP Nomor 11 Tahun 2023;PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2009;PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013;PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Nomor 29 Tahun 2011;PERDA Nomor 2 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023
-

Zakat, Infak, Dan Sedekah

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2023 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah

ABSTRAK :

-	: Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar pelaksanaannya berhasil, berdaya guna, dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam ketentuan. Daerah melalui kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah terkait perlindungan, pembinaan, dan pelayanan bagi para muzaki, mustahik, dan amil zakat. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 60 Tahun 2010;PP Nomor 14 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Agama Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Agama Nomor 31 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Agama Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019;Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24-2/2023 mengatur tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dengan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pasal-pasal dalam peraturan ini menetapkan sanksi administratif bagi BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin operasional. Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketentuan peralihan bagi BAZNAS Kabupaten yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 2023 di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023
-

KETENAGAKERJAAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2022 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan perlu diganti untuk mendukung pendayagunaan dan pelindungan hak-hak tenaga kerja agar dapat mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja. Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha. Hal ini disebabkan peraturan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, pembaharuan regulasi, kebijakan, dan tuntutan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berdasarkan pertimbangan tersebut.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 1 Tahun 1970;UU Nomor 7 Tahun 1981;UU Nomor 21 Tahun 2000;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 2 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 24 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 8 Tahun 2016;UU Nomor 18 Tahun 2017;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 31 Tahun 2006;PP Nomor 15 Tahun 2007;PP Nomor 50 Tahun 2012;PP Nomor 33 Tahun 2013;PP Nomor 44 Tahun 2015;PP Nomor 45 Tahun 2015;PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 60 Tahun 2020;PP Nomor 34 Tahun 2021;PP Nomor 35 Tahun 2021;PP Nomor 36 Tahun 2021;PP Nomor 37 Tahun 2021;PERPRES Nomor 8 Tahun 2012;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 7 Tahun 2019;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor : PER.21/MEN/IX/2009;PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.16/MEN/XI/2010;PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.17/MEN/XI/2010;PERMEN Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan ketenagakerjaan dijalankan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan keadaan atau kejadian tertentu yang dapat menghambat implementasi penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen asli seperti ijazah pendidikan dan transkrip nilai juga diatur dalam peraturan ini sebagai jaminan persyaratan kesanggupan atas hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan ketenagakerjaan yang adil dan layak.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022
-

PERPUSTAKAAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2022 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK :

-

Dalam upaya meningkatkan minat baca melalui pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan, dibutuhkan landasan hukum yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan perpustakaan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan perlu disempurnakan agar sesuai dengan wewenang daerah di bidang perpustakaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dibutuhkan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan budaya gemar membaca melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perpustakaan. Peraturan ini disesuaikan dengan kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat daerah melalui kebijakan dan pengaturan di bidang perpustakaan. Beberapa pasal yang diubah dan disempurnakan dalam peraturan ini meliputi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan, pemberian penghargaan, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan perpustakaan berbasis elektronik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022
-

KEARSIPAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2022 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor XX Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Gresik Penyelenggaraan kearsipan merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Gresik perlu diganti karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan arsip elektronik oleh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang baru di Kabupaten Gresik.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2008;UU Nomor 43 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 20l4;PP Nomor 61 Tahun 2010;PP Nomor 28 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 20l7;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 20l7;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2019;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012;Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022
-

NELAYAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2022 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

ABSTRAK :

-	Berpijak pada ketergantungan nelayan kecil terhadap sumber daya ikan, lingkungan, serta faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi, menjadikan mereka membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diakui bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 31 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 7 Tahun 2016;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 50 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 27 Tahun 2021;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2009;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : 58/PERMEN-KP/2020;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN-KP/2020;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30-1/2022 mengatur tentang penguatan kelembagaan nelayan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk. Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan, serta memberikan panduan mengenai bentuk-bentuk kelembagaan nelayan yang dapat dibentuk. Kelembagaan nelayan diharapkan dapat berperan sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan pertukaran informasi untuk meningkatkan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Gresik. Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan arah dan dukungan yang jelas bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022
-

DESA - DESA WISATA

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2021 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Desa Wisata disusun dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Desa, terutama dalam aspek perekonomian, pemerataan kesempatan berusaha, pembukaan lapangan kerja, serta optimalisasi potensi Desa yang didasarkan pada karakteristik daerah, dengan mengedepankan perlindungan terhadap warisan budaya, keberagaman agama, adat istiadat, dan kelestarian alam. Potensi wisata daerah yang melimpah di Desa Gresik perlu dikelola secara menyeluruh oleh masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah untuk meningkatkan potensi Desa Wisata secara berkelanjutan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 20 Tahun 2008;UU Nomor 10 Tahun 2009;UU Nomor 11 Tahun 2010;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 5 Tahun 2017;UU Nomor 17 Tahun 2019;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 67 Tahun 1996;PP Nomor 50 Tahun 2011;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;PP Nomor 66 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 11 Tahun 2021;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008;PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009;PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.18/HM.001/MKP/2011;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016;PERMEN Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018;PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021
-

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Gresik

JDIH DPRD Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung