Penjelasan di atas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Pendidikan agama menjadi strategi pertama dalam pembaruan sistem pendidikan nasional.

Pendidikan keagamaan berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tersebut mengatur penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan jenjang pendidikan. Penyelenggara berhak memberi nama Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan. Kurikulum Diniyah Takmiliyah dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan. Kurikulum terdiri dari kurikulum inti (Al-Qur’an, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah) dan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik.