Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam mengelola usaha pedagang kaki lima secara lebih teratur dan terarah. PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, keberadaan PKL juga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya, oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL.

Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur berbagai hal terkait dengan pengembangan usaha PKL. Misalnya, Bupati memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dalam berbagai aspek seperti pendataan, perencanaan ruang usaha, bimbingan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan, fasilitasi permodalan, penyediaan lokasi usaha, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi kerjasama antar daerah. Selain itu, Bupati juga berwenang untuk menetapkan, memindahkan, dan menutup lokasi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin tanda daftar usaha (TDU) yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha PKL. Selain itu, peraturan ini juga melarang transaksi perdagangan dengan PKL di fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan keberadaan PKL dapat dikelola, ditata, dan diberdayakan secara lebih baik sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota. Regulasi ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha PKL.