Materi pokok dari peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas mencakup beberapa poin penting. Pertama, peraturan ini menetapkan bahwa lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat harus memiliki keahlian di bidang teknik perencanaan transportasi, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas yang menjelaskan tentang jumlah kendaraan yang dihasilkan atau ditarik oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Selanjutnya, terdapat persyaratan terkait Pendidikan dan Pelatihan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan terkait jalan kabupaten dan/atau jalan desa. Proses penilaian dokumen ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang persetujuan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di antara dua atau lebih status jalan. Persetujuan ini diberikan oleh menteri atau gubernur setelah mempertimbangkan pertimbangan dari Bupati. Terdapat juga ketentuan terkait dengan jenis-jenis bangunan yang harus memenuhi syarat tertentu seperti bank, hotel, restoran, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya dalam kategori pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan demikian, peraturan daerah ini memiliki materi pokok yang mengatur tentang kualifikasi tenaga ahli, prosedur verifikasi, persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas, serta persyaratan bangunan dalam rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman. Semua ketentuan ini bertujuan untuk mengatur pembangunan secara terencana dan berkelanjutan dalam hal lalu lintas di Kabupaten Gresik.