Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki secara tepat. Dalam pertimbangannya, peraturan ini mengakui potensi ekonomi desa di Kabupaten Gresik, seperti pertanian, pertambangan, dan kelautan, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara efektif, efisien, dan transparan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi peraturan ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juga menjadi acuan yang penting.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam peraturan ini untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. BUMDes diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Dalam implementasinya, BUMDes diharapkan dapat beroperasi secara transparan dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Peraturan ini juga memberikan pedoman tentang pengelolaan BUMDes yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masing-masing desa.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada.