Materi pokok dari pasal-pasal yang disebutkan adalah terkait dengan regulasi dan persyaratan izin praktik bagi tenaga medis di Indonesia. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang persyaratan, kewajiban, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap tenaga medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. Dokter dan dokter gigi diberikan SIP untuk maksimal tiga tempat praktik, baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. SIP berlaku selama Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan tempat praktik sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik, kecuali bagi dokter peserta program Internsip yang mendapatkan SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

Selain itu, Pasal 4 mengatur tentang izin praktik bagi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif. Pasal ini juga menyebutkan jenis-jenis pengobatan alternatif yang memerlukan izin khusus, seperti batra akupunktur, Pengobat Tradisional, dan metode pengobatan tradisional lainnya.

Dengan demikian, materi pokok dari pasal-pasal tersebut adalah tentang persyaratan, kewajiban, dan batasan izin praktik bagi tenaga medis di Indonesia, termasuk tentang jumlah tempat praktik, masa berlaku SIP, dan jenis-jenis pengobatan alternatif yang memerlukan izin khusus. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.