Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi, serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Dalam peraturan ini, terdapat definisi penting seperti Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi BUJK, seperti melaporkan perubahan data dalam waktu 14 hari setelah terjadinya perubahan, menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan IUJK, serta menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat bulan Desember. Sanksi administratif diberlakukan bagi BUJK yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.

Jangka waktu berlakunya IUJK adalah selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. IUJK dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Bupati untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi berjalan tertib. Bupati dapat membentuk tim pengawas atau menunjuk pejabat yang bertugas dalam pembinaan jasa konstruksi.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan lebih teratur, berkualitas, dan melibatkan masyarakat secara optimal. Peraturan ini juga mengacu pada peraturan nasional terkait pemberian izin usaha jasa konstruksi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor konstruksi.