PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT
2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2020 (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat
| ABSTRAK : |
| - |
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dengan sistem perhubungan darat yang handal, aman, lancar, tertib, aman, dan nyaman, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan perhubungan darat yang terintegrasi di Kabupaten Gresik dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan perhubungan darat yang sesuai dengan kebutuhan daerah. |
| - |
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 8 Tahun 2011;PP Nomor 32 tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 80 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016; |
| - |
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 352-9/2020 mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan darat di daerah tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup ketentuan peralihan perizinan, berlakunya perizinan yang diterbitkan sebelum peraturan ini, serta ketentuan penutup terkait produk hukum daerah yang masih berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dalam bidang lalu lintas. Pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas juga diatur dalam peraturan ini. Selain itu, terdapat ketentuan terkait angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus disusun secara terpadu. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Februari 2021. |
|
| CATATAN : |
| - |
Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021 |
| - |
|
|
